CONTOH TEKS TANTANGAN dan Strukturnya

Pengaruh Impor Beras Terhadap Nasib Petani

       Beberapa waktu yang lalu terjadi perbincangan yang cukup ramai tentang masalah impor beras. Di satu pihak dikemukakan upaya pengamanan pangan dan di pihak lain impor beras tersebut  ditakutkan akan menghancurkan keberadaan petani beras nasional. Pada akhirnya, impor beras swasta tetap boleh dilaksanakan dengan pengenaan biaya masuk yang cukup tinggi. Tindakan mengimpor dan mengekspor dalam kamus ekonomi makro sebenarnya adalah hal yang biasa, jika kebutuhan konsumsi belum dapat dipenuhi dari hasil produksi dalam negeri.

        Namun, adanya kebijakan pemerintah mengimpor beras dengan sendirinya akan memojokkan petani di wilayah yang surplus. Petani merasa bahwa pemerintah tidak berpihak pada kepentingan petani kecil. Dengan adanya impor beras, menyebabkan harga dasar gabah tetap rendah. Padahal, petani yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia, selain banyak telah berjasa bagi negara, juga selalu menjadi pangkal dan tujuan produksi pangan.

Jika ditelusuri dari sejarah perjalanan bangsa ini, nasib petani boleh dikatakan belum pernah sejahtera. Di samping sukarnya mendapatkan pupuk maupun obat pemberantas hama, petani juga tidak diuntungkan oleh harga dasar gabah yang relatif rendah. Nasib petani seperti itu seolah tidak pernah dipandang serius oleh pemerintah dan seolah tidak ada yang membelanya.

        Bertolak dari kondisi yang semakint terpinggirkan itu, maka layak dan sepantasnya apabila pemerintah tetap harus melindungi kepentingan petani di Indonesia. Di samping itu, pemerintah juga harus mendukung prakarsa-prakarsa petani dalam rangka mengembangkan model pertanian  yang berwawasan  lingkungan,murah secara ekonomis, sesuai dengan  budaya setempat, dan  berkeadilan sosial  sejalan dengan arah perjuangan bangsa. Walaupun di negeri ini sudah ada petani yang sangat maju, namun tetap ada petani yang terkena dampak industri dan komunikasi modern. Kaum tani sederhana dekat dengan tanah dan alam. Mereka hidup berdekatan dan saling memberi perhatian satu sama lain.

        Oleh karena itu, pemerintah perlu lebih memerhatikan nasib petani. Pemerintah dituntut konsisten terhadap kebijakan pembangunan sektor pertanian yang mengarah ke stabilitass ketahanan pangan dengan tetap memperhatikan nasib petani. Ketahanan pangan ini sudah menjadi prioritas kebijakan nasional, namun nasib petani belum mendapat prioritas.

STRUKTUR :

Isu / Masalah :

Beberapa waktu yang lalu terjadi perbincangan yang cukup ramai tentang masalah impor beras. Di satu pihak dikemukakan upaya pengamanan pangan dan di pihak lain impor beras tersebut  ditakutkan akan menghancurkan keberadaan petani beras nasional. Pada akhirnya, impor beras swasta tetap boleh dilaksanakan dengan pengenaan biaya masuk yang cukup tinggi. Tindakan mengimpor dan mengekspor dalam kamus ekonomi makro sebenarnya adalah hal yang biasa, jika kebutuhan konsumsi belum dapat dipenuhi dari hasil produksi dalam negeri.

Argumen Menentang :

Namun, adanya kebijakan pemerintah mengimpor beras dengan sendirinya akan memojokkan petani di wilayah yang surplus. Petani merasa bahwa pemerintah tidak berpihak pada kepentingan petani kecil. Dengan adanya impor beras, menyebabkan harga dasar gabah tetap rendah. Padahal, petani yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia, selain banyak telah berjasa bagi negara, juga selalu menjadi pangkal dan tujuan produksi pangan.

Jika ditelusuri dari sejarah perjalanan bangsa ini, nasib petani boleh dikatakan belum pernah sejahtera. Di samping sukarnya mendapatkan pupuk maupun obat pemberantas hama, petani juga tidak diuntungkan oleh harga dasar gabah yang relatif rendah. Nasib petani seperti itu seolah tidak pernah dipandang serius oleh pemerintah dan seolah tidak ada yang membelanya.

Simpulan / Saran :

Oleh karena itu, pemerintah perlu lebih memerhatikan nasib petani. Pemerintah dituntut konsisten terhadap kebijakan pembangunan sektor pertanian yang mengarah ke stabilitass ketahanan pangan dengan tetap memperhatikan nasib petani. Ketahanan pangan ini sudah menjadi prioritas kebijakan nasional, namun nasib petani belum mendapat prioritas.